Inspektorat Pringsewu Panggil Kepsek SD

PRINGSEWU – Inspektorat Kabupaten Pringsewu, segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terkait dugaan pungli yang terjadi di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, dan SD Negeri 1 Sukoyoso di Kecamatan Sukoharjo.

“Kita konfirmasikan dulu pada atasan, kalau ada perintah, pasti kita tindaklanjuti dan segera lakukan pemeriksaan,” ujar Farida Nurdin, Irban I Pemkab Pringsewu di ruang kerjanya, Kamis (9/3/2017).

Dia pun berjanji, akan segera mengkroscek dan pastikan akan menjatuhkan sanksi, jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, berdasarkan tingkat kesalahannya.

“Ini kan penyalahgunaan wewenang dan sanksinya ada, baik berat, sedang dan ringan, sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujar Farida.

Ia juga menambahkan, akan mempelajari peraturan tentang dana BOS SD. Kalau ada aturan yang tidak memperbolehkan adanya pungutan pasti akan dikenakan sanksi. Dan juga merasa heran, kenapa masih ada pungutan di sekolah SD.

“Kalau ada aturan pasti ada sanksi, kok masih ada ya bayaran di sekolah SD, sepengetahuan saya sudah gak ada lagi, kecuali SMA,” kata dia.

Namun saat ditanya sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada kedua kepala sekolah SD tersebut, jika terbukti melakukan pungutan pada setiap siswa/i, Farida belum bisa pastikan. Yang jelas, pihaknya akan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu.

“Lihat saja nanti dari hasil pemeriksaan, masa saya harus ngomong dipecat, itu bukan wewenang saya,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, para siswa/i SDN 1 Pringsewu Selatan, ditarik pungutan oleh pihak sekolah guna membayar gaji pegawai honorer dan guru pelatih drumband. Hal itu diungkapkan salah seorang walimurid berinisial BA.

Dikatakan BA, setiap bulan, para murid dari kelas 1 hingga kelas 6 ditarik dana melalui bendahara sekolah.

“Murid diwajibkan menyumbang ke sekolah dengan jumlah variasi dari Rp15.000 sampai Rp50.000,” ujarnya.

Diakui BA, ia setiap bulan menyumbang Rp35 ribu, lantaran dirinya khawatir jika tidak ikut menyumbang akan berimbas kepada anaknya yang masih berada di kelas 1.

“Sebenarnya saya keberatan tapi mau gimana lagi, sesuai kemampuan ekonomi saya,” katanya.

Ia pun mengaku keberatan soal adanya sumbangan yang harus dikeluarkannya setiap bulan.

Padahal, sambung dia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya digunakan untuk bayar guru honorer, perbaikan bangunan sekolah dan kegiatan lainnya.

“Kenapa siswa harus diwajibkan lagi bayar SPP setiap bulan, ada yang 30, 35 dan 50 ribu, dalam kartu tersebut tertulis sumbangan untuk sekolah yang dibumbui dengan tanda tangan kepala sekolah, ini kan namanya goblok,” tandasnya.

Ia juga menduga, adanya pihak yang membekingi kepsek karena ia berani menarik uang pungutan ke para siswa/i di sekolah, meski sudah ada dana BOS.

“Jumlah murid cukup banyak sekitar 300 orang, hal itu juga sudah dikondisikan, pasti ada yang membekingi,” ujar dia.

Sementara, maraknya dugaan pungli di sekolah berdalih sumbangan sukarela kepada siswa, juga terjadi di SD Negeri 1 Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo.

Salah seorang walimurid di sekolah itu, melalui sms – nya kepada Bongkar Post mengungkapkan, pihak sekolah meminta uang sebesar Rp50 ribu dari dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar), dengan alasan untuk pembelian paralon dan kran air.

“Tolong bongkar pungli di SDN 1 Sukoyoso, ada 43 walimurid yang dipungut Rp50 ribu, tindak tegas dan laporkan ke saber pungli,” demikian isi sms yang dikirim pihak media Bongkar Post.

Sumber: Bongkar Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *