Membangun sikap Disiplin

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mentaati norma-norma dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama penegakan disiplin kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja secara maksimal.

Disiplin yang paling baik adalah disiplin diri sendiri. Kecenderungan orang adalah mendukung apa yang menjadi kewajiban dan mentaati aturan yang berlaku. Kedua hal tersebut diatas yaitu kewajiban melaksanakan tugas dan mentaati norma-norma dan peraturan yang berlaku merupakan modal dasar bagi seorang pegawai dalam melaksanakan disiplin.

Dalam melaksanakan disiplin dibutuhkan peraturan-peraturan atau tata tertib yang menjadi rambu yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Peraturan-peraturan menyangkut dengan disiplin, antara lain : (1). Peraturan jam masuk, pulang dan jam istirahat. (2). Peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam bekerja. (3). Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain. (4). Peraturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai dalam unit kerja.

Dalam melaksanakan Disiplin kerja bagi pegawai negeri sipil di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut mengatur tentang kewajiban dan larangan terhadap PNS termasuk hukuman yang akan diberikan kepada PNS sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS diharapkan dapat mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. 

Jika penerapan penegakan disiplin bagi PNS sudah dapat diwujudkan maka akan tercapai peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan terpenuhi pelayanan publik yang prima. Karena pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan prima baru bisa terwujud disamping diperlukan penegakan disiplin, pegawai dituntut profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

Profesionalisme ini lebih diarahkan pada sikap dan perilaku pegawai yang benar-benar mampu dan mau bertanggung jawab (responsible) dan mempertanggung jawabkan (accountable) terhadap semua sikap, perilaku dan tindakan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *